Terimakasih anda telah berkunjung pada situs blog ini. Perkenalkan saya KMS. Rafhansa Dwi Kassanadi (2256031033, Mandiri A) saat ini saya sedang menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Lampung
Ibu kota merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara, secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Jokowi resmi menetapkan nama ibu kota baru di Kalimantan Timur, yaitu Nusantara. Nama Nusantara, dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan, seperti Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara. “Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua Republik Indonesia,”
Ibu Kota
Negara (IKN) memindahkan ibukota dari Jakarat ke Kabupaten Kutar Kertanegara
dan Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, merupakan sebuah mega
proyek impian yang penuh dengan kontroversi. Langkah ini
diperkirakan akan sepenuhnya tercapai pada 2045 sebagai proyek andalan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) untuk menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi
populasi dan kemacetan lalu lintas.
Presiden Jokowi, optimis dengan obsesinya terhadap mega proyek IKN ini. Pasalnya, beliau yakin proyek ini akan membuka peluang bisnis dan investasi di Indonesia. Dalam Konferensi di Singapura yang diselenggarakan Juli silam, Jokowi turut menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di IKN sebagai "kesempatan emas." Bahkan, Beliau meyakinkan penanam modal bahwa projek ini tetap "akan berjalan dengan aman", meski siapapun yang memenangkan Pemilu 2024.
Alasan pemilihan kedua daerah tersebut adalah:
1.Minimnya risiko bencana seperti banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi,
dan tanah longsor.
2.Lokasinya yang strategis dan berada di tengah-tengah Indonesia. Secara geografis, jarak
rata-rata Kalimantan Timur ke seluruh provinsi di Indonesia adalah 893 km.
3.Lokasi IKN berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, yaitu
Balikpapan dan Samarinda.
4.Infrastruktur yang ada di
Balikpapan dan Samarinda relatif sudah lengkap.
5. Pemerintah dan BUMN memiliki
lahan seluas 180.000 hektar untuk mengurangi biaya.
Terdapat banyak alasan atau faktor yang menyebabkan ibu kota Indonesia harus dipindahkan. Pertama, kondisi Jakarta sebagai ibu kota sebuah negara sudah tidak ideal untuk pemerataan pembangunan nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa semuanya ada di Jakarta, seperti kantor-kantor pemerintahan, pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pusat industri, pusat perdagangan, konsentrasi populasi dan lain-lain. Hal tersebut membuat negara Indonesia pembangunannya cenderung berpusat di Jakarta dan mencerminkan pembangunan nasional yang tidak merata.
Kedua, terdapat banyak masalah yang terjadi di Jakarta. Mulai dari kepadatan penduduk, kemacetan, polusi, bencana alam, dan lain sebagainya. Jumlah penduduk di Jakarta selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 penduduknya mencapai 10,5 juta jiwa. Kepadatan penduduk ini menimbulkan masalah lain yaitu lingkungan kumuh. Masalah yang lain adalah kemacetan, Jakarta menjadi kota terburuk keempat berdasarkan kondisi lalu lintas dari 390 kota yang disurvei. Kemacetan ini disebabkan karena tingginya mobilitas penduduk di Jakarta dan tingginya jumlah penduduk. Polusi juga menjadi salah satu masalah yang ada di Jakarta, polusi ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi. Bahkan Jakarta pernah berada di peringkat dua dengan udara terkotor di dunia. Masalah lainnya adalah banjir yang disebabkan oleh banyaknya bangunan dan sampah serta kurangnya daerah resapan air.
Kalimantan Timur adalah
daerah yang dipilih sebagai ibu kota yang baru. Kalimantan Timur dipilih
menjadi ibu kota karena letaknya yang strategis dan berada ditengah-tengah
Indonesia. Alasan lainnya adalah lokasi ibu kota yang baru berdekatan dengan
wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda.
Infrastruktur di daerah tersebut juga sudah relatif lengkap dan tersedia lahan
yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar. Alasan lain adalah Kalimantan
Timur memiliki risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami,
kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor.
Pulau Jawa yang didalamnya terdapat kota Jakarta sebagai ibu kota saat ini memiliki karakteristik yang cenderung berbeda dari berbagai aspek dengan Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota yang baru. Dari segi total bencana alam yang terjadi di daerah Jawa dan Kalimantan yang memiliki jumlah perbedaan yang signifikan terutama dari segi banjir, puting beliung, serta keberagaman jenis bencana alam yang terjadi dari bulan Januari tahun 2018 sampai bulan Desember tahun 2019. Dari segi geografis Kalimantan Timur relatif aman dari gempa dan bukan merupakan wilayah ring of fire. Meskipun di pulau Kalimantan terdapat struktur sesar dan memiliki catatan aktivitas gempa bumi sebelumnya, tapi secara keseluruhan wilayah pulau Kalimantan masih relative lebih aman dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia yang memiliki sejarah gempa yang merusak dan menimbulkan korban jiwa sangat banyak.
Dalam rangka memindahkan ibu kota
negara dibutuhkan banyak biaya dan akan memakan waktu yang panjang. Pembiayaan
ini dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya
yang dibutuhkan oleh sebuah ibu kota. Pembiayaan pemindahan ibu kota ini
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), dan swasta. Dalam hal ini pemerintah tidak mengambil dana yang
signifikan dari APBN melainkan mengutamakan peran swasta dan pemerintah
melakukan kerjasama dengan badan usaha. APBN tidak mendominasi pembiyaan
pemindahan ibu kota dikarenakan pemerintah tidak ingin mengganggu program
prioritas nasional yang lainnya. Sehingga untuk pemanfaatan dan optimalisasi
asset, pemerintah mengundang kerjasama dengan swasta.
Perpindahan ibu kota secara moneter dan
finansial belum tentu menciptakan pusat daya tarik di Kalimantan Timur, bisa
saja pusat daya tarik moneter dan finansial masih berada di ibu kota lama yaitu
Jakarta. karena daya tarik finansial di Jakarta untuk jangka menengah masih
sulit tersaingi. Oleh karena itu, selama ibu kota baru dan daerah-daerah
lainnya tidak memperoleh akses perputaran likuiditas, selama itu pula
ketimpangan antar wilayah akan tetap ada. Hal ini terjadi apabila perpindahan
ibu kota negara hanya berfokus pada aspek politik.
Pemindahan ibu kota negara akan memberikan
dampak terhadap perekonomian Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan adalah
adanya penggunaan sumber daya alam potensial yang terkandung di Kalimantan
Timur yang selama ini belum dimanfaatkan. Dengan pemanfaatan sumber daya alam
potensial, akan menyebabkan kenaikan pendapatan negara. Dampak positif lainnya
adalah berkurangnya ketimpangan pendapatan. Pemindahan ibu kota ke provinsi
Kalimantan akan meningkatkan diversifikasi perekonomian ke sektor-sektor yang lebih padat karya,
sehingga membantu mempersempit
kesenjangan antar kelompok pendapatan, baik secara regional maupun nasional. Pemindahan ibu kota juga akan
mendorong perdagangan antar wilayah di Indonesia: lebih dari 50% wilayah
Indonesia akan mengalami peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara
dipindahkan ke provinsi yang mempunyai konektivitas yang baik dengan daerah
lain. Dampak lainnya adalah mendorong investasi di provinsi ibu kota baru dan
provinsi tetangga.
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta
ke Kalimantan direncanakan karena banyaknya masalah di ibu kota yang menjadi
faktor pendorong dan kondisi Kalimantan Timur yang dinilai ideal untuk menjadi
ibu kota yang baru. Pemindahan ibu kota negara akan membutuhkan biaya yang
sangat besar, tetapi apabila ibu kota tidak dipindahkan kerugian yang dirasakan
akan jauh lebih besar terutama dalam jangka panjang. Dengan demikian, akan
lebih baik apabila pemerintah merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ini
untuk meminimalisir kerugian.
Keberhasilan program ini akan memberikan banyak dampak positif
bagi Indonesia dan tujuan pemerataan pembangunan pemerintah akan tercapai.
Dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota akan
maksimal jika dibarengi dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan
teknologi di provinsi Kalimantan dan provinsi tetangga. Dan hubungan
perdagangan antar wilayah di luar Pulau Jawa perlu ditingkatkan, terutama
antara wilayah ibu kota negara baru dengan wilayah sekitarnya, bahkan dengan
wilayah sasaran pengembangan industri yang setara, seperti kawasan indonesia
timur.
Dampak Sosial
Pada aspek sosial, terdapat dampak positif dan negatif yang melingkupinya.
Dampak positif dan negatif dari aspek sosial sebagai berikut:
A.
Dampak Positif
1) Mengurangi
Kesenjangan dan Pemerataan
Pembangunan Mengurangi kesenjangan yang
dimaksudkan ialah ketidak seimbangan antara pembangunan di Jakarta atau Pulau
Jawadan Kalimantan atau Luar Pulau Jawa, sehingga diharapkan mampu untuk
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia sekaligus meratakan
pembangunan diantara keduanya.
2) Mewujudkan
Ibu Kota Negara (IKN) Baru yang Sesuai denganIdentitas Bangsa dan Masyarakat
Merata.
Mewujudkan IKN baru yang sesuai dengan identitas
bangsa dan masyarakat yang merata. Hal ini disebabkan infrastruktur daerah
penyanggah ibu kota pun akan tumbuh dan berkembang seiring proses pembangunan
ibu kota baru. Kemudian, masyarakat yang merata berasal dari dengan adanya
migrasi maupun urbanisasi, dimana terdapat beberapa masyarakat kota akan
berpindah ke Kalimantan sekitar IKN baru.
3) Kegiatan
yang Lebih Lenggang dan Terbukanya Peluang Usaha.
Dengan berpindahnya ibu kota, maka kemacetan
Jakarta pun berkurang dan terdapat pula lahan-lahan yang kosong. Dengan kemacetan
yang berkurang, maka kegiatan masyarakat Jakarta pun akan jauh lebih lenggang
dan lahan tersebut dapat digunakan untuk membuka usaha bagi masyarakat yang
merupakan pengusaha awal maupun pengusaha yang ingin membuka cabang. Selain
itu, pariwisata di Jakarta turut berdampak dengan datangnya parawisatawan saat
kemacetan berkurang.
4) Perbaikan
Fasilitas Pendidikan Hingga Kesehatan.
Dengan Kalimantan dijadikan IKN baru, maka
fasilitas pendidikan hingga kesehatan pun mendapatkan perbaikan dan peningkatan
dari pemerintah. Sebab daerah yang menjadi ibu kota akan lebih mendapatkan
perhatian dalam perbaikan fasilitas hingga infastrukturnya.
B.
Dampak Negatif
1) Terjadinya
Urbanisasi dan Migrasi
Terjadinya urbanisasi dan migrasi secara spontan
mungkinsaja terjadi. Hal ini dikarenakan dengan perpindahan IKN ke Kalimantan
Timur, memiliki potensi tingkat migrasi yang tinggi pula. Sebab ibukota yang
berpindah, maka beberapa masyarakat yang sebelumnya tinggal di Jakarta pun ikut
berpindah ke Kalimantan Timur. Dikhawatirkan hal tersebut dapat memberikan efek
kejut terhadap masyarakat yang terbiasa saling mengenal dalam satu kampung,
akan menemui perkumpulan atau orang-orang baru di lingkungan mereka pada masa
awal pemindahan ibu kota.
2) Terjadinya
Culture Shock
Kebudayaan
sosial yang biasa diterapkan pada daerah-daerah di Kalimantan akan mengalami
perubahan dalam waktu singkat,sehingga terjadi kejutan yang dapat menciptakan
kesenjangan kebudayaan sosial. Dengan dinamika ibu kota yang
memerlukankecepatan dan ketepatan waktu yang tinggi dalam proses pemindahannya,
maka efek kejutan tersebut pun akan terjadi.
3) Potensi
Tergesurnya Kebudayaan Lokal
Selaras dengan yang telah disebutkan, maka dapat
pulaterjadi hal lain seperti adanya potensi tergerusnya kebudayaan lokaldengan
kehadiran pendatang dari luar. Terutama kebudayaan lokaldalam masyarakat adat
asli. Dengan demikian, maka diharapkan agar pemerintah dapat
mempertimbangkannya.
4) Adanya
Kesenjangan Pendidikan
Adanya kesenjangan pendidikan antara penduduk
lokal dan pendatang. Apabila pendatang terus berdatangan, maka kesempatan kerja
maupun belajar terbatas,karena harus bersaing dengan pendatang yang memiliki
tingkat pendidikan tinggi.
Dampak Lingkungan
Pada aspek lingkungan, terdapat dampak positif dan negatif yangmelingkupinya. Dampak positif dan negatif dari aspek lingkungan sebagai berikut:
A.
Dampak Positif
1) Minimnya
Tingkat Bencana
Jakarta Utara telah mengalami penurunan muka tanah
paling parah, yakni sedalam 3-10 sentimeter pada tiap tahunnya. Hal ini
menandakan bisa saja suatu saat Kota Metropolis Jakarta akan tenggelam. Maka,
demi menanggulangi kejadian seperti itu, dilakukan pemindahan aktivitas pusat,
yakni ibu kota ke Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau dengan tingkat bencana
yang minim, karena Kalimantan tidak termasuk dalam zona potongan lempeng yang
mengakibatkkan gerakan lapisan tanahnya tidak seberapa tinggi. Seharunya lokasi
ibu kota itu memang haruslah berada di wilayah yang lokasinya sangatlah aman, terutama
dalam segi keamanan terhadap bencana alam. Serta rekap bencana alam yang
dialami Kalimantan juga sangatlah kecil daripada Pulau Jawa.
2) Ruang
yang Ada di Jakarta Menjadi Lebih Lapang
Hal ini akan menciptakan efisiensi, karena
berkurang nya kasus kemacetan. Sebab kemacetan sendiri merupakan
sumberinefisiensi. Kalau saja dikurangi sebagian, maka terdapat peluang bagi
pemerintah DKI Jakarta untuk menata ulang dengan lebih mudah dan lebih efektif,
sehingga tidak ada lagi kesemrawutan yang terjadi.
3) Menimalisirkan
Polusi di Jakarta
Dengan adanya ruang yang luas, maka tentu
penggunaan BBM juga akan lebih hemat, karena berkurangnya kemacetan. Sehingga
hal ini dapat meminimalkan polusi di Jakarta. Dampak yang terjadi dari minimnya
polusi di Kota Jakarta ialah baiknya kandungan oksigen, begitu pula dengan
unsur kehidupan yang lebih sehat.
B.
Dampak Negatif
1) Rusaknya
Habitat Ikan Pesut
Proses pembangunan pemindahan Ibu Kota Negara
(IKN) baru ke Kalimantan akan menggunakan salah satu transportasi, yaitu jalur
laut dengan menggunakan kapal yang akan melewati perairan Teluk Balikpapan.
Perairan Teluk Balikpapan memiliki banyak biotalaut, diantaranya seperti pesut
dan terumbu karang. Penyaluran bahan baku untuk keperluan pemindahan IKN yang
menggunakan kapal, dimana akan memasuki daerah pesut atau melintasi Teluk Balikpapan,
biasanya dapat mempengaruhi perilaku pesut itu sendiri.
Selain itu, dikhawatirkan kapal-kapal yang
melintas di Teluk Balikpapan tersebut secara tidak sengaja menjatuhkan batu
bara ke laut dari kapal tongkang atau kapal pengankut batu bara yang melintas,
sehingga berpotensi akan merusak ekosistem terumbu karang. Hal ini tentu perlu
ada konsentrasi tersendiri, karena intensitas kapal yang melintasi Teluk
Balikpapan akan dipastikan bertambah oleh kapal-kapal pengangkut bahan
keperluan pembangunan IKN baru.
2) Pengambilan
Jatah Ruang Nelayan
Selain limbah yang jatuh ke Teluk Balikpapan,
pemindahan IKN ke Kalimantan Timur akan mengambil jatah ruang orang-orang yang
bermata pencaharian sebagai nelayan, dimana kehidupannya bergantung pada sumber
daya kelautan dan perikanan di Teluk Balikpapan. Dikatakan mengambil jatah
ruang, karena Teluk Balikpapan telah menjadi jalur lalu lintas kapal tongkang
batu baradan ditambah pula dengan jalur logistik keperluan kebutuhan
pembangunan ibu kota baru.
3) Pemangkasan
Hutan dan Lahan yang Memicu Terjadinya BencanaAlam serta Polusi Udara
Ibu kota baru akan membutuhkan lahan besar yang membawa dampak bagi lingkungan. Pada sisi yang lain, Kalimantan secara umum rentan bencana karena praktik pembukaan hutan dan tambang yang memicu kebakaran. Kalimantan Timur sendiri sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan, yang tersisa hanyalah hutan lindung. Dimana kemudian menjadi target untuk pembangunan ibu kota baru.
Beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur
itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang yang
terus membunuh masyarakat, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks
konsesi inilah yang harus dibenahi terlebih
dahulu. Selain itu, Kalimantan merupakan paru-paru dunia, dimana pasokan
oksigen untuk dunia berasal dari hutan tropis Kalimantan. Ini berarti kondisi
Kalimantan terutama hutan tropisnya, sangat mempengaruhi keberlangsungan dunia.
Disisi lain jika ibu kota di pindahkan, maka permasalahan yang akan diresahkan
adalah hilangnya hutan-hutan tersebut dalam skala luas, sehingga menyebabkan
udara Kalimantan terancam berpolusi seperti halnya yang terjadi di Jakarta.
Posting Komentar